PPLN & PANTARLIH - Ujung Tombak KPU di Luar Negeri

Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) adalah panitia yang dibentuk oteh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri. PPLN berkedudukan dikantor perwakilan Republik Indonesia.

Anggota PPLN berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari wakil masyarakat Indonesia. Anggota PPLN diangkat dan diberhentikan oleh KPU atas usul Kepala Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan wilayah kerjanya. Susunan keanggotaan PPLN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Pantarlih  merupakan ujung  tombak  KPU  dalam  melakukan pemutakhiran data  pemilih dan sangat  penting  perannya  dalam proses  penyusunan  daftar pemilih. Karena strategisnya peran Pantarlih ini, baik dan buruknya DPT Pemilu 2019 sangat bergantung kepada kinerja Pantarlih di lapangan. Jika Pantarlih bekerja secara optimal dalam proses verifikasi faktual,  maka DPT Pemilu 2019 diharapkan akan jauh lebih  akurat dan  berkualitas.

Pemilih Berdaulat, Negara Kuat!!!

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan slogan di atas guna mendorong kenaikan jumlah partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik kepala daerah, anggota legislatif maupun presiden-wapres.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPLN dan Pantarlih

Tugas PPLN

  1. Mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakat Indonesia di luar negeri, mengumumkan daftar pemilih hasil perbaikan, serta menetapkan daftar pemilih tetap;
  2. Menyampaikan daftar pemilih Warga Negara Republik Indonesia kepada KPU;
  3. Melaksanakan tahapan Penyelenggaraan pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU;
  4. Melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari seluruh TPSLN dalam wilayah kerjanya;
  5. Mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya;
  6. Menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU;
  7. Mengirimkan rekapitulasi suara dari seluruh TPSLN diwilayah kerjanya secara elektronik ke KPU dalam hal telah tersedia infrastruktur yang memadai untuk melakukan rekapitulasi elektronik;
  8. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
  9. Melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPLN kepada masyarakat Indonesia di luar negeri;
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang PPLN

  1. Membentuk KPPSLN;
  2. Menetapkan daftar pemilih tetap;
  3. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  4. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban PPLN

  1. Membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
  2. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara;
  3. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  4. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Tugas PANTARLIH:

  1. Menerima form A.LN KPU berserta kelengkapannya serta mengecek jumlah formulir dan kelengkapannya.
  2. Melakukan koordinasi dengan Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat setempat.
  3. Verifikasi faktual dengan mendatangi rumah-rumah penduduk

Apa yang di mutakhirkan?

  1. Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data pemilih (dicatat dalam Form A.LN KPU)
  2. Memperbaiki data pemilih jika terdapat kesalahan
  3. Mencoret pemilih yang telah meninggal
  4. Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain
  5. Mencoret pemilih yang telah berubah status dari sipil menjadi TNI/POLRI
  6. Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 Tahun dan belum kawin/menikah pada tanggal pemungutan suara
  7. Mencoret pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaanya.